Mahkamah Agung AS telah menyetujui amandemen Rule 41, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan, tidak hanya untuk komputer yang terletak di wilayah hukum mereka sendiri akan tetapi juga di luar yurisdiksi mereka. Di bawah peraturan 41 lama, dikatakan bahwa seorang hakim New York hanya dapat memberikan wewenang FBI untuk memeriksa komputer tersangka di New York saja. Tetapi aturan tersebut diubah, sehingga akan membuat lebih mudah bagi FBI untuk memeriksa jaringan komputer dimana saja.
Jelasnya, FBI telah diberikan kekuasaan penuh untuk melakukan hacking semua komputer manapun secara hukum di seluruh Amerika Serikat dan mungkin di mana saja di dunia, hanya dengan surat perintah resmi tunggal yang dikeluarkan oleh hakim Amerika Serikat. Mahkamah Agung AS menyetujui perubahan dalam Peraturan 41 (Rule 41) dari "Federal Rules of Criminal Procedure" yang akan membiarkan hakim mengeluarkan surat perintah untuk akses jarak jauh ke perangkat elektronik di luar yurisdiksi mereka. Jika Kongres Amerika tidak bertindak perihal perubahan Peraturan 41 tersebut dikawatikan akan memancing pro-kontra Raksasa teknologi dan kelompok kebebasan sipil seperti American Civil Liberties Union (ACLU).
Sebelumnya, di bawah Rule 41, Hakim tidak bisa menyetujui surat perintah penggeledahan untuk remote hack atau komputer akses di luar yurisdiksi mereka. Tetapi dengan perubahan peraturan, hakim sekarang bisa mengeluarkan perintah untuk mencari atau merebut komputer dan perangkat elektronik diluar otoritas lokal mereka jika lokasi target tidak diketahui atau jika target menggunakan software anonimitas seperti TOR.
Baru-baru ini, pengadilan membuang bukti bahwa FBI telah melakukan hacking pengguna situs pornografi anak pada jaringan TOR yang disebut sebagai Network Investigative Technique (NIT) menggunakan malware Cornhusker, menjelaskan FBI melanggar teritorial Rule 41 ini.
"These amendments will have significant consequences for Americans' privacy and the scope of the government's powers to conduct remote surveillance and searches of electronic devices," Democratic Senator Ron Wyden of Oregon.
"Under the proposed rules, the government would now be able to obtain a single warrant to access and search thousands or millions of computers at once; and the vast majority of the affected computers would belong to the victims, not the perpetrators, of cybercrime."
Jelasnya, FBI telah diberikan kekuasaan penuh untuk melakukan hacking semua komputer manapun secara hukum di seluruh Amerika Serikat dan mungkin di mana saja di dunia, hanya dengan surat perintah resmi tunggal yang dikeluarkan oleh hakim Amerika Serikat. Mahkamah Agung AS menyetujui perubahan dalam Peraturan 41 (Rule 41) dari "Federal Rules of Criminal Procedure" yang akan membiarkan hakim mengeluarkan surat perintah untuk akses jarak jauh ke perangkat elektronik di luar yurisdiksi mereka. Jika Kongres Amerika tidak bertindak perihal perubahan Peraturan 41 tersebut dikawatikan akan memancing pro-kontra Raksasa teknologi dan kelompok kebebasan sipil seperti American Civil Liberties Union (ACLU).
Sebelumnya, di bawah Rule 41, Hakim tidak bisa menyetujui surat perintah penggeledahan untuk remote hack atau komputer akses di luar yurisdiksi mereka. Tetapi dengan perubahan peraturan, hakim sekarang bisa mengeluarkan perintah untuk mencari atau merebut komputer dan perangkat elektronik diluar otoritas lokal mereka jika lokasi target tidak diketahui atau jika target menggunakan software anonimitas seperti TOR.
Baru-baru ini, pengadilan membuang bukti bahwa FBI telah melakukan hacking pengguna situs pornografi anak pada jaringan TOR yang disebut sebagai Network Investigative Technique (NIT) menggunakan malware Cornhusker, menjelaskan FBI melanggar teritorial Rule 41 ini.
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.