Hacking beberapa komputer di seluruh dunia jadi lebih mudah untuk ban intelijen dan lembaga penegak hukum Amerika Serikat mulai hari ini dan seterusnya. Perubahan Peraturan 41 (Rule 41) dari Federal Rules of Criminal Procedure oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mulai berlaku pada hari Kamis 01/12/2016, setelah upaya untuk memblokir perubahan Rule 41 gagal, Rabu 30/11/2016.
Kekuatan FBI sekarang jauh lebih besar untuk memantau aktifitas komputer dalam dalam negeri Amerika dan mungkin di mana saja di dunia, hanya dengan surat perintah tunggal resmi oleh hakim AS. Biasanya, hakim hanya mengeluarkan surat perintah untuk kasus-kasus dalam yurisdiksi mereka. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh FBI pada tahun 2015 dalam penyelidikan situs pornografi anak Playpen, di mana badan intelijen tersebut menyusup ke 8.700 komputer di 120 negara yang berbeda.
Mahkamah Agung menyetujui perubahan Peraturan 41 pada bulan April, yang memungkinkan setiap hakim AS untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang memberikan FBI dan lembaga penegak hukum untuk remote komputer di yurisdiksi mereka, atau bahkan di luar Amerika Serikat. Senator Demokrat - Ron Wyden berusaha tiga kali untuk memblokir perubahan Peraturan 41, tetapi upaya tersebut dihentikan oleh Senator Republik - John Cornyn dari Texas. Perubahan peraturan harus berlaku pada 1 Desember.
Di satu sisi, pendukung privasi dan ahli hukum telah menggambarkan perubahan peraturan sebagai perluasan kekuasaan pengawasan ekstrateritorial yang akan memungkinkan lembaga seperti FBI untuk melaksanakan operasi hacking internasional. Di sisi lain, DOJ berpendapat bahwa perubahan aturan akan membantu menyelidiki penjahat internet modern, memungkinkan peneliti mengakses komputer lokasi "tersembunyi melalui sarana teknologi," seperti jaringan Tor anonimitas atau VPN (Virtual Private Networks), dan perangkat yang digunakan dalam botnet yang telah menjadi senjata cyber yang kuat saat ini.
Kekuatan FBI sekarang jauh lebih besar untuk memantau aktifitas komputer dalam dalam negeri Amerika dan mungkin di mana saja di dunia, hanya dengan surat perintah tunggal resmi oleh hakim AS. Biasanya, hakim hanya mengeluarkan surat perintah untuk kasus-kasus dalam yurisdiksi mereka. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh FBI pada tahun 2015 dalam penyelidikan situs pornografi anak Playpen, di mana badan intelijen tersebut menyusup ke 8.700 komputer di 120 negara yang berbeda.
Mahkamah Agung menyetujui perubahan Peraturan 41 pada bulan April, yang memungkinkan setiap hakim AS untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang memberikan FBI dan lembaga penegak hukum untuk remote komputer di yurisdiksi mereka, atau bahkan di luar Amerika Serikat. Senator Demokrat - Ron Wyden berusaha tiga kali untuk memblokir perubahan Peraturan 41, tetapi upaya tersebut dihentikan oleh Senator Republik - John Cornyn dari Texas. Perubahan peraturan harus berlaku pada 1 Desember.
Di satu sisi, pendukung privasi dan ahli hukum telah menggambarkan perubahan peraturan sebagai perluasan kekuasaan pengawasan ekstrateritorial yang akan memungkinkan lembaga seperti FBI untuk melaksanakan operasi hacking internasional. Di sisi lain, DOJ berpendapat bahwa perubahan aturan akan membantu menyelidiki penjahat internet modern, memungkinkan peneliti mengakses komputer lokasi "tersembunyi melalui sarana teknologi," seperti jaringan Tor anonimitas atau VPN (Virtual Private Networks), dan perangkat yang digunakan dalam botnet yang telah menjadi senjata cyber yang kuat saat ini.
Dalam pidato, Wyden mengatakan bahwa perubahan Peraturan 41 "salah satu kesalahan terbesar dalam kebijakan pengawasan tahun ini," memberi penyelidik federal "otoritas yang belum pernah terjadi sebelumnya" untuk mengkases ponsel pribadi, komputer, dan perangkat lain lain Amerika, seperti dilaporkan Reuters.
0 comments:
Post a Comment